Publik Hearing BBVet Wates 2024
Senin, 27 Mei 2024. Balai Besar Veteriner Wates Kembali melakukan kegiatan rutin tahunan unutk menjalanjan fungsinya sebagai lembaga pelayanan public. Publikh hearing atau Forum Komunikasi Publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian, mengacu Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik mengikutsertakan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Regulasi dan arahan terseut menjadi dasar dilaksanakannya kegaiatan ini.
Kegiatan yang mengundang stakeholder Balai Besar Veteriner Wates ini diawali dengan sambutan Kepala BBVet Wates, drh Hendra Wibawa, Msi,PhD yang menjelasakan mengenai tugas dan fungsi BBVet Wates sebgai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
Paparan Materi ke-2 tentang Standard Pelayanan Publik disampaikan oleh Narasumber dari Ombudsman, Budi Masthuri, yang menjelaskan 11 prinsip pelayanan public. Kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Perubahan Pelayanan dari drh. Eni Fatiyah MM terkait Update Pelayanan dan Kegiatan /Program BBVET Wates tahun 2024 seperti Pengujian Reguler Rutin, Surveilan dan Invetigasi Outbreak, Penjaminan Mutu-Akreditasi 5 ISO, Kerjasama Luar Negeri(BICOLLAB, FAO, IVM) , Kerjasamana Lintas bidang (magang, studi banding), Provider Uji Profisiensi dan Pemeriksaan Hewan Kurban. Prosedur pengiriman cutomer yaitu kirim sampel dan surat ke bagian penerimaan sampel/satpam, ada kode billing, dilanjutkan konfirmasu pemabayaran kemuadian petugas PNBP dan bagian sampel diinformasikan dan proses diuji lalu diproses pengujian di laboratorium sesuai sampel yang di duji di laboratorium.
Drh Eni Fatiyah juga menyampaikan bahwa telah disusun Standar Pelayanan Publik dengan mengikutsertakan stakeholder perwakilan pelanggan sebagai reviewer termasuk didalamnya ombudsman, klinik hewan, peternak, pelaku perdagangan ternak dan lalu-lintas serta apparat pemerintah.
Acara Publik Hearing ini diikuti oleh 30 peserta yang hadir secara offline dan 200an peserta melalui daring dengan menjaring aspirasi dari peserta. Salah satu pertanyaan, dari drh. Agung (dinas kabupaten Sleman) mengenai kasus kasus yang mendekati akhir bulan atau akhir tahun, ada kasus OI sedangkan bendahara pembayaran dinas belum bisa membayar, didapatkan Solusi dari pimpinan BBVet Wates bahwa sampel emergency harus segera ditangani secepatnya. Dikooordinasikan dengan petugas pelayanan veteriner dan pelayanan teknis agar dikerjakan di lab dulu baru segera setelah selesai baru dilaksanakan pembayaran. Atau dapat dimasukkan pada sampel aktif dan hasilnya disampaikan ke dinas juga dengan cepat.
Setelah diskusi dengan mendapatkan Solusi dari pimpinan dan narasumber, acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen Bersama terkait kesepakatan unutk menyelesaikan permasalahan yang ada dikemudian hari dengan baik cara kekeluargaan, solutif sesuai aturan yang berlaku .