Kolaborasi Lintas Kementerian Genjot Produksi Susu dan Daging Sapi

Jakarta – Pemerintah menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat peningkatan produksi susu dan daging sapi nasional. Pernyataan itu disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil, dalam diskusi bertajuk Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Sapi Mendukung Program Makan Bergizi (MBG) di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

“Produksi susu dan daging sapi kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Tahun ini, kebutuhan susu mencapai 4,6 juta ton, sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi 21 persen. Daging sapi pun serupa, hanya sekitar 48 persen dari kebutuhan yang terpenuhi,” kata Ali.

Untuk menutup kekurangan itu, Kementerian Pertanian menargetkan impor 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta sapi pedaging dalam lima tahun ke depan. Program tersebut diharapkan meningkatkan populasi ternak produktif sebagai langkah menuju swasembada susu dan daging sapi.

Ali memaparkan lima pilar utama dalam pengembangan peternakan sapi. Pilar tersebut meliputi ketersediaan lahan, sumber daya ternak, infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, serta regulasi yang ramah investasi.

“Pemanfaatan lahan secara optimal dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan logistik, menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujarnya. Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif, termasuk tax holiday, pembebasan bea masuk, dan peluncuran Kredit Usaha Sapi (KUS) dengan bunga rendah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan lahan untuk investasi ternak. “Kami mengharapkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam memanfaatkan lahan yang ada,” kata Agung.

Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 58 Surat Keputusan (SK) untuk pemanfaatan kawasan perhutanan sosial berbasis peternakan atau silvopastura dengan total luas lahan 62 ribu ha. Selain itu, Perum Perhutani telah mengidentifikasi lahan yang dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk pengembangan peternakan. Total seluas 45 ribu ha di 33 kawasan hutan telah ditanami hijuan pakan ternak, sementara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menawarkan lahan untuk peternakan sapi perah.

Program MBG menjadi prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Penyediaan protein hewani, seperti susu dan daging sapi, menjadi fokus utama program ini.

“Kita berharap dengan sinergi semua pihak, kebutuhan susu dan daging sapi nasional dapat terpenuhi. Selain mendukung kemandirian pangan, ini juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Agung.

Diskusi tersebut dihadiri oleh pejabat lintas kementerian, perwakilan lembaga, dan pelaku usaha peternakan. Berbagai pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi guna mencapai kemandirian pangan berbasis protein hewani.